MAKALAH PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA PADA MASA RAFFLES & DEANDELS

MAKALAH

PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA PADA MASA RAFFLES & DEANDELS

DISUSUN OLEH

NAMA KELOMPOK

vHIDAYATUL AZKIA               

vISLAHUDIN AL-AGIS          

vM. KHOLID ARDIANYAH  

vPEBRIANI                         

KELAS :

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Sembah sujud penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena anugerah dan rahmat-Nya jualah sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dalam penyusunan makalah ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, yang mana telah memakan waktu dan pengorbanan yang tak ternilai dari semua pihak yang memberikan bantuannya, yang secara langsung merupakan suatu dorongan yang positif bagi penulis ketika menghadapi hambatan-hambatan dalam menghimpun bahan materi untuk menyusun makalah ini.

Namun penulis menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyajian materinya maupun dari segi bahasanya. Karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan demi untuk melengkapi dan menyempurnakan makalah ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................

DAFTAR ISI ....................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ................................................................

A.      Latar Belakang ............................................................................

B.       Rumusan Masalah .......................................................................

C.       Tujuan Masalah ...........................................................................

BAB II PEMBAHASAN .................................................................

A.       Indonesia dibawah Pemerintahan RAFFLES.............................

B.        Indonesia dibawah Pemerintahan DAENDELS.........................

BAB III PENUTUP .........................................................................

A.       Kesimpulan .................................................................................

DAFTAR PUSTAKA         

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pada abad pertengahan 18 VOC mengalami kejayaan tetapi VOC akhirnya mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh:

1)      Banyak korupsi dikalangan pembesar VOC

2)      Banyak mengelurkan biaya perang

3)      Kalah bersaing dengan kongsi dagang lain.

Pada tahun 1795, Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan Perancis, berhasil merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda terbentuklah pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi boneka Perancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sedangkan raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintah peralihan di Inggris. Pada waktu itu antara Inggris dan Perancis sedang bermusuhan dengan hebatnya.

Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintahan tersebut pada tahun 1800, maka tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian ditangani oleh suatu badan yang disebut “Aziatische Raad”. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jendral Johannes Siberg (1801-1804) yang menggantikan Gubernur Jendral Overstraaten sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana Kepemimpinan di Indonesia dibawah Pemerintahan RAFFLES?

2.      Bagaimana Kepemimpinan di Indonesia dibawah Pemerintahan DAENDELS ?

C.    Tujuan

C.     Untuk mengetahui Indonesia dibawah Pemerintahan RAFFLES

D.    Untuk mengetahui Indonesia dibawah Pemerintahan DAENDELS

BAB II

PEMBAHASAN

E.     Indonesia Dibawah Pemerintahan RAFFLES

Pada tahun 1811 pimpinan Inggris di India yaitu Lord Muito memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang (Malaya) untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah melalui Kapitulasi Tuntang.

Pemerintahaan Inggris di Indonesia dipegang oleh Raffles yang. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur dengan tugas mengatur pemerintahan dan peningkatan perdagangan dan keamanan.

Pemerintahan Raffles didasarkan pada prinsip liberal. Prinsip kebebasan mencakup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan keduanya akan menjamin kebebasan produksi eksport. Raffles bermaksud menerapkan politik colonial seperti yang di terapkan Ingris di India menurut suatu system yang kemudian dikenal dengan pajak tanah ( Landrent-sytem) Kesetaraan rakyat dapat dicapainya dengan memberikan kebebasan serta jaminan hokum. ( Sartono, 1987 : 292)

Pokok pikiran rafles adalah sebagai berikut :

a.       Penghapusan seluruh penyerahan wajib dan wajib kerja dengan member kebebasan penuh untuk kultur dan berdagang

b.      Pemerintah secara langsung mengawasi tanah-tanah, hasilnya dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara Bupati yang tugasnya terbatas pada dinas-dinas umum.

c.       Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan terbatas waktunya.

Bagi Rafles yang menjadi penghalang utama pelaksanaan politiknya adalah struktor masyarakat feudal yang sangat kuat kedudukannya dan system ekonomi yang masih bersifat tertutup sehingga pembayaran pajak belum dapat dilakukan sepenuhnya dengan uang tetapi dengan In Natura.

Kebijakan Raffles selama memerintah di Indonesia.

a)      Bidang Pemerintahan

Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan sebagai berikut :

1)      Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan.

2)      Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat.

3)      Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusa

b)      Bidang Ekonomi dan Keuangan

1)      Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte Leverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Kedua peraturan tersebut dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat.

2)      Menetapkan Sistem Sewa Tanah (Landrent)

3)      Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

c)      Bidang Sosial

1)      Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)

2)      Penghapusan perbudakan.

3)      3)  Peniadaan Pynbank (disakiti) yaitu hukuman yang sangat kejam dengan    melawan Harimau.

d)     Bidang ilmu pengetahuan

Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak peninggalan yang berguna bagi Ilmu Pengetahuan, seperti :

1)      Menulis buku History of Java

2)      Menemukan bunga Rafflesia Arnoldi

3)      Merintis Kebun Raya Bogor

e)      Bidang Pertahanan dan Keamanan

1)      Membangun jalan anatara Anyer-Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian

2)      Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang

3)      Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu dilakukan karena ia tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari eropa akibat blokade Inggris di lautan.

4)      Membangun pangkalan laut di Ujung Kulon dan Surabaya

Keadaan di negeri jajahan rupanya sangat bergantung pada keadaan di negeri Eropa. Pada tahun 1814 Napoleon Bonaparte kalah melawan raja–raja di Eropa dalam perang koalisi. Untuk memulihkan kembali keadaan Eropa maka diadakan konggres Wina 1814 sedangkan antara Inggris dan Belanda ditindaklanjuti

Konsekuensi dari perjanjian tersebut maka Inggris meninggalkan Pulau Jawa. Raffles kemudian menduduki pos di Bengkulu. Pada tahun 1819 Inggris berhasil memperoleh Singapura dari Sultan Johor. Pada Tahun 1824 Inggris dan Belanda kembali berunding melalui Treaty Of London tahun 1824 isinya antara lain menegaskan:

a.       Belanda memberikan Malaka kepada Inggris dan sebaliknya Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda.

b.      Belanda dapat berkuasa di sebelah selatan garis paralel Singapura sedangkan Inggis di sebelah Utaranya.

F.      Indonesia Di Bawah Pemerintahan DAENDELS

Pada tahun 1800 mulai berlangsung pemerintahan baru di Indonesia. Negeri Belanda sudah dibawah pemerintahan Perancis. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar maka Napoleon Bnaparte mengangkat Luois Napoleon, adiknya sebagai penguasa di Negeri Belnada tahun 1806. Dan pada 1808 Lous mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untukmenjadi Gurbernur Jendral dan memperkuat pertahanan Jawa sebagai bassis melawan Inggris di Samudra Hindia.

Daendels adalah seorang pemuja prinsip Revolusioner. Dia membawa suatu perpaduan antara semangat pembaruan dan metode-metode revolusioner. Dia berusaha memberantas ketidakefisiennan, penyelewengan dan korupsi yang menyelimuti administrasi Eropa ((Ricklefs, 2005 : 171 )

Kebijakan Deandels di Indonesia

a)      Bidang Pertahanan dan Keamanan

1)      Menambah jumlah prajurit menjadi 18.000 yang sebagian besar dari suku-suku bangsa di Indonesia (pribumi).

2)      Membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahananya di Kalijati Bandung.

3)      Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1.000 kilometer yang    diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa/rodi di setiap 7 kilometer dibangun pos jaga. Yang kemudian di kenal dengan Jalan Raya Pos ( Grote Postweg)

4)      Membangun armada laut dan pelabuhan armada dengan pusat di Surabaya

b)      Bidang Keuangan:

1)      Mengeluarkan mata uang kertas

2)      Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta (partikelir) yang banyak dimiliki orang Cina, Arab, Belanda.

3)      Meningkatkan pemasukan uang dengan cara-cara sebelumnya (VOC) yaitu memborongkan pungutan pajak. Contingenten, Penanaman Kopi dll.

c)      Bidang Pemerintahan

1)      Membentuk sekretariat negara untuk membereskan administrasi Negara

2)      Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan dan digaji.

3)      Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterreden (sekarang gedung Mahkamah Agung di Jakarta)

4)      Pulau Jawa dibagi menjadi 9 perfec/wilayah.

5)      Membangun kantor-kantor pengadilan

6)      Membatasi kekuasaan para raja, antara lain hak mengangkat penguasa daerah diatur kembali, Termasuk larangan menjual belikan jabatan tersebut. Karena mengadakan pemberontakan kesultanan banten diahpuskan. ( Sartono, 1987 : 292 )

d)     Bidang Sosial

1)      Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi) untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.

2)      Perbudakkan dibiarkan berkembang.

3)      Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.

4)      Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

e)      Bidang Hukum dan Peradilan

1)      Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan.

2)      Pengadilan untuk orang Eropa.

3)      Pengadilan untuk orang pribumi.

4)      Pengadilan untuk orang Timur Asing.

5)      Pengadilan untuk pribumi ada di setiap  prefektuur  dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayahprefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.

6)      Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta.

Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktek perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan perlawanan.Selain itu  Daendels juga menjual tanah-tanah negara kepada swasta (China) merupakan kesalahan besar, maka ia dipanggil kembali ke Belanda dan sebagai gantinya dikirim Gubernur Jenderal baru yaitu Janssens

Pemerintahan Jenssens sangat lemah dan ketika Inggris menyerang, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian Tuntang (Kapitulasi Tuntang) tahun 1811 dan sejak itu Indonesia dikuasai Inggris.

Isi dari Kapitulasi Tuntang adalah :

a.    Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris

b.   Semua tentang Belanda menjadi tawanan Inggris

c.    Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus

d.   Semua utang pemerintah Belanda yang dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris.

Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 oleh S. Auchmuty. Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, 11-8-1811 raja muda ( Viceroy ) Lord Minto yang berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford rafless sebagai wakil gubernur di jawa dan bawahannya, ( Bengkulu, Maluku, Bali, Sulawesi,dan Kalimantan Selatan ).

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1)      Indonesia Dibawah Pemerintahan RAFFLES

Pada tahun 1811 pimpinan Inggris di India yaitu Lord Muito memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang (Malaya) untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah melalui Kapitulasi Tuntang.

Kebijakan Raffles selama memerintah di Indonesia antara lain :

1)      Bidang Pemerintahan

2)      Bidang Ekonomi dan Keuangan

3)      Bidang Sosial

4)      Bidang ilmu pengetahuan

5)      Bidang Pertahanan dan Keamanan

2)      Indonesia Di Bawah Pemerintahan DAENDELS

Pada tahun 1800 mulai berlangsung pemerintahan baru di Indonesia. Negeri Belanda sudah dibawah pemerintahan Perancis. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar maka Napoleon Bnaparte mengangkat Luois Napoleon, adiknya sebagai penguasa di Negeri Belnada tahun 1806. Dan pada 1808 Lous mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untukmenjadi Gurbernur Jendral dan memperkuat pertahanan Jawa sebagai bassis melawan Inggris di Samudra Hindia.

Kebijakan Deandels di Indonesia antara lain :

                  1)            Bidang Pertahanan dan Keamanan

                  2)            Bidang Keuangan:

                  3)            Bidang Pemerintahan

                  4)            Bidang Sosial

                  5)            Bidang Hukum dan Peradilan

DAFTAR PUSTAKA

https://brainly.co.id/tugas/7170820

http://lilianyratna.blogspot.com/2014/12/terbentuknya-pemerintahan-hindia.html