MAKALAH
PEMERINTAHAN
HINDIA BELANDA PADA MASA RAFFLES & DEANDELS
DISUSUN
OLEH
NAMA KELOMPOK
vHIDAYATUL
AZKIA
vISLAHUDIN
AL-AGIS
vM.
KHOLID ARDIANYAH
vPEBRIANI
KELAS :
TAHUN
2018
KATA PENGANTAR
Sembah
sujud penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena anugerah dan rahmat-Nya
jualah sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dalam penyusunan makalah ini,
penulis telah berusaha semaksimal mungkin, yang mana telah memakan waktu dan
pengorbanan yang tak ternilai dari semua pihak yang memberikan bantuannya, yang
secara langsung merupakan suatu dorongan yang positif bagi penulis ketika
menghadapi hambatan-hambatan dalam menghimpun bahan materi untuk menyusun
makalah ini.
Namun
penulis menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik
dari segi penyajian materinya maupun dari segi bahasanya. Karena itu saran dan
kritik yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan demi untuk
melengkapi dan menyempurnakan makalah ini.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................
DAFTAR ISI ....................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................
A. Latar Belakang ............................................................................
B. Rumusan Masalah
.......................................................................
C. Tujuan Masalah ...........................................................................
BAB II
PEMBAHASAN .................................................................
A.
Indonesia dibawah Pemerintahan RAFFLES.............................
B.
Indonesia dibawah Pemerintahan DAENDELS.........................
BAB III PENUTUP .........................................................................
A. Kesimpulan .................................................................................
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada abad
pertengahan 18 VOC mengalami kejayaan tetapi VOC akhirnya mengalami
kebangkrutan yang disebabkan oleh:
1) Banyak korupsi
dikalangan pembesar VOC
2) Banyak
mengelurkan biaya perang
3) Kalah bersaing
dengan kongsi dagang lain.
Pada tahun
1795, Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan Perancis, berhasil
merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda terbentuklah pemerintahan baru yang
disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi boneka
Perancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sedangkan raja Belanda,
Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintah peralihan di Inggris. Pada
waktu itu antara Inggris dan Perancis sedang bermusuhan dengan hebatnya.
Setelah VOC
dibubarkan oleh pemerintahan tersebut pada tahun 1800, maka tanah jajahan yang
dulu dikuasai VOC kemudian ditangani oleh suatu badan yang disebut “Aziatische
Raad”. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur
Jendral Johannes Siberg (1801-1804) yang menggantikan Gubernur Jendral
Overstraaten sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir.
B. Rumusan
Masalah
1.
Bagaimana Kepemimpinan di Indonesia dibawah
Pemerintahan RAFFLES?
2.
Bagaimana Kepemimpinan di Indonesia dibawah
Pemerintahan DAENDELS ?
C. Tujuan
C.
Untuk mengetahui Indonesia dibawah Pemerintahan
RAFFLES
D.
Untuk mengetahui Indonesia dibawah Pemerintahan
DAENDELS
BAB
II
PEMBAHASAN
E. Indonesia Dibawah Pemerintahan
RAFFLES
Pada tahun 1811 pimpinan Inggris di India yaitu Lord Muito
memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang (Malaya)
untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal, Inggris berhasil
menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan pada tanggal 18 September
1811 Belanda menyerah melalui Kapitulasi Tuntang.
Pemerintahaan Inggris di Indonesia dipegang oleh Raffles
yang. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur dengan tugas mengatur
pemerintahan dan peningkatan perdagangan dan keamanan.
Pemerintahan Raffles didasarkan pada prinsip liberal.
Prinsip kebebasan mencakup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan keduanya
akan menjamin kebebasan produksi eksport. Raffles bermaksud menerapkan politik
colonial seperti yang di terapkan Ingris di India menurut suatu system yang
kemudian dikenal dengan pajak tanah ( Landrent-sytem) Kesetaraan rakyat dapat
dicapainya dengan memberikan kebebasan serta jaminan hokum. ( Sartono, 1987 :
292)
Pokok pikiran rafles adalah sebagai berikut :
a. Penghapusan seluruh penyerahan wajib
dan wajib kerja dengan member kebebasan penuh untuk kultur dan berdagang
b. Pemerintah secara langsung mengawasi
tanah-tanah, hasilnya dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara Bupati
yang tugasnya terbatas pada dinas-dinas umum.
c. Penyewaan tanah di beberapa daerah
dilakukan berdasarkan kontrak dan terbatas waktunya.
Bagi Rafles yang menjadi penghalang utama pelaksanaan
politiknya adalah struktor masyarakat feudal yang sangat kuat kedudukannya dan
system ekonomi yang masih bersifat tertutup sehingga pembayaran pajak belum
dapat dilakukan sepenuhnya dengan uang tetapi dengan In Natura.
Kebijakan
Raffles selama memerintah di Indonesia.
a)
Bidang Pemerintahan
Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan sebagai
berikut :
1) Pulau Jawa dibagi menjadi 16
keresidenan.
2) Sistem pemerintahan feodal oleh
Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat.
3) Bupati-bupati atau penguasa-penguasa
pribumi dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan
pemerintah pusa
b)
Bidang Ekonomi dan Keuangan
1) Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan
sistem penyerahan wajib (verplichte Leverantie) yang sudah
diterapkan sejak zaman VOC. Kedua peraturan tersebut dianggap terlalu berat dan
dapat mengurangi daya beli rakyat.
2) Menetapkan Sistem Sewa Tanah (Landrent)
3) Mengadakan monopoli garam dan
minuman keras.
c)
Bidang Sosial
1) Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)
2) Penghapusan perbudakan.
3) 3) Peniadaan Pynbank (disakiti)
yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan Harimau.
d)
Bidang ilmu pengetahuan
Masa pemerintahan Raffles di
Indonesia memberikan banyak peninggalan yang berguna bagi Ilmu Pengetahuan,
seperti :
1) Menulis buku
History of Java
2) Menemukan bunga
Rafflesia Arnoldi
3) Merintis Kebun
Raya Bogor
e)
Bidang
Pertahanan dan Keamanan
1) Membangun jalan anatara
Anyer-Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian
2) Menambah jumlah angkatan perang dari
3000 orang menjadi 20.000 orang
3) Membangun pabrik senjata di Gresik
dan Semarang. Hal itu dilakukan karena ia tidak dapat mengharapkan lagi bantuan
dari eropa akibat blokade Inggris di lautan.
4) Membangun pangkalan laut di Ujung
Kulon dan Surabaya
Keadaan
di negeri jajahan rupanya sangat bergantung pada keadaan di negeri Eropa. Pada
tahun 1814 Napoleon Bonaparte kalah melawan raja–raja di Eropa dalam perang
koalisi. Untuk memulihkan kembali keadaan Eropa maka diadakan konggres Wina
1814 sedangkan antara Inggris dan Belanda ditindaklanjuti
Konsekuensi
dari perjanjian tersebut maka Inggris meninggalkan Pulau Jawa. Raffles kemudian
menduduki pos di Bengkulu. Pada tahun 1819 Inggris berhasil memperoleh
Singapura dari Sultan Johor. Pada Tahun 1824 Inggris dan Belanda kembali
berunding melalui Treaty Of London tahun 1824 isinya antara lain menegaskan:
a. Belanda memberikan Malaka kepada
Inggris dan sebaliknya Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda.
b. Belanda dapat berkuasa di sebelah
selatan garis paralel Singapura sedangkan Inggis di sebelah Utaranya.
F. Indonesia Di Bawah Pemerintahan DAENDELS
Pada tahun 1800 mulai berlangsung pemerintahan baru di Indonesia.
Negeri Belanda sudah dibawah pemerintahan Perancis. Sehubungan dengan
sentralisasi kekuasaan yang semakin besar maka Napoleon Bnaparte mengangkat
Luois Napoleon, adiknya sebagai penguasa di Negeri Belnada tahun 1806. Dan pada
1808 Lous mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untukmenjadi
Gurbernur Jendral dan memperkuat pertahanan Jawa sebagai bassis melawan Inggris
di Samudra Hindia.
Daendels adalah seorang pemuja prinsip Revolusioner. Dia
membawa suatu perpaduan antara semangat pembaruan dan metode-metode
revolusioner. Dia berusaha memberantas ketidakefisiennan, penyelewengan dan
korupsi yang menyelimuti administrasi Eropa ((Ricklefs, 2005 : 171 )
Kebijakan Deandels di Indonesia
a) Bidang Pertahanan dan Keamanan
1)
Menambah
jumlah prajurit menjadi 18.000 yang sebagian besar dari suku-suku bangsa di
Indonesia (pribumi).
2)
Membangun
benteng di beberapa kota dan pusat pertahananya di Kalijati Bandung.
3)
Membangun
jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1.000 kilometer
yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja
paksa/rodi di setiap 7 kilometer dibangun pos jaga. Yang kemudian di kenal
dengan Jalan Raya Pos ( Grote Postweg)
4)
Membangun
armada laut dan pelabuhan armada dengan pusat di Surabaya
b) Bidang Keuangan:
1)
Mengeluarkan
mata uang kertas
2)
Menjual
tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta
(partikelir) yang banyak dimiliki orang Cina, Arab, Belanda.
3)
Meningkatkan
pemasukan uang dengan cara-cara sebelumnya (VOC) yaitu memborongkan pungutan
pajak. Contingenten, Penanaman Kopi dll.
c) Bidang Pemerintahan
1)
Membentuk
sekretariat negara untuk membereskan administrasi Negara
2)
Kedudukan
Bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan dan
digaji.
3)
Memindahkan
pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterreden (sekarang gedung Mahkamah
Agung di Jakarta)
4)
Pulau
Jawa dibagi menjadi 9 perfec/wilayah.
5)
Membangun
kantor-kantor pengadilan
6)
Membatasi
kekuasaan para raja, antara lain hak mengangkat penguasa daerah diatur kembali,
Termasuk larangan menjual belikan jabatan tersebut. Karena mengadakan
pemberontakan kesultanan banten diahpuskan. ( Sartono, 1987 : 292 )
d) Bidang Sosial
1)
Rakyat
dipaksa melakukan kerja paksa (rodi) untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
2)
Perbudakkan
dibiarkan berkembang.
3)
Menghapus
upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.
4)
Membuat
jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
e) Bidang Hukum dan Peradilan
1)
Dalam
bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan.
2)
Pengadilan
untuk orang Eropa.
3)
Pengadilan
untuk orang pribumi.
4)
Pengadilan
untuk orang Timur Asing.
5)
Pengadilan
untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai
ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah
kabupaten, sedangkan di wilayahprefektuur seperti Batavia, Semarang, dan
Surabaya diberlakukan hukum Eropa.
6)
Pemberantasan
korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan
tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan
tanah kepada swasta.
Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus
praktek perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga
menimbulkan perlawanan.Selain itu Daendels juga menjual
tanah-tanah negara kepada swasta (China) merupakan kesalahan besar, maka ia
dipanggil kembali ke Belanda dan sebagai gantinya dikirim Gubernur Jenderal
baru yaitu Janssens
Pemerintahan
Jenssens sangat lemah dan ketika Inggris menyerang, ia menyerah dan harus
menandatangani perjanjian Tuntang (Kapitulasi Tuntang) tahun 1811 dan sejak itu
Indonesia dikuasai Inggris.
Isi dari Kapitulasi Tuntang adalah :
a.
Seluruh
Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris
b.
Semua
tentang Belanda menjadi tawanan Inggris
c.
Semua
pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya
terus
d.
Semua
utang pemerintah Belanda yang dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris.
Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 oleh S.
Auchmuty. Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, 11-8-1811 raja muda ( Viceroy )
Lord Minto yang berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford rafless
sebagai wakil gubernur di jawa dan bawahannya, ( Bengkulu, Maluku, Bali,
Sulawesi,dan Kalimantan Selatan ).
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
1) Indonesia Dibawah Pemerintahan
RAFFLES
Pada tahun 1811 pimpinan Inggris di
India yaitu Lord Muito memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan
di Penang (Malaya) untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal,
Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan pada
tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah melalui Kapitulasi Tuntang.
Kebijakan Raffles selama memerintah
di Indonesia antara lain :
1)
Bidang Pemerintahan
2)
Bidang Ekonomi dan Keuangan
3)
Bidang Sosial
4)
Bidang ilmu pengetahuan
5)
Bidang
Pertahanan dan Keamanan
2) Indonesia Di Bawah Pemerintahan
DAENDELS
Pada tahun 1800 mulai berlangsung pemerintahan baru di
Indonesia. Negeri Belanda sudah dibawah pemerintahan Perancis. Sehubungan
dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar maka Napoleon Bnaparte
mengangkat Luois Napoleon, adiknya sebagai penguasa di Negeri Belnada tahun
1806. Dan pada 1808 Lous mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia
untukmenjadi Gurbernur Jendral dan memperkuat pertahanan Jawa sebagai bassis
melawan Inggris di Samudra Hindia.
Kebijakan Deandels di Indonesia
antara lain :
1)
Bidang
Pertahanan dan Keamanan
2)
Bidang
Keuangan:
3)
Bidang
Pemerintahan
4)
Bidang
Sosial
5)
Bidang
Hukum dan Peradilan
DAFTAR
PUSTAKA
https://brainly.co.id/tugas/7170820
http://lilianyratna.blogspot.com/2014/12/terbentuknya-pemerintahan-hindia.html
