MAKALAH
KEBINET
NATSIR
DISUSUN OLEH
NAMA
KELOMPOK 1
1.
AHMAD RIYADI
2.
DINI PUSPITA SARI
3.
HASANUDIN
4.
WITRI SAFIRA
KELAS : XII-IPS 1
MA. AL-IJTIHAD DANGER
TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
Sembah sujud penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena
anugerah dan rahmat-Nya jualah sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dalam
penyusunan makalah ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, yang mana
telah memakan waktu dan pengorbanan yang tak ternilai dari semua pihak yang
memberikan bantuannya, yang secara langsung merupakan suatu dorongan yang
positif bagi penulis ketika menghadapi hambatan-hambatan dalam menghimpun bahan
materi untuk menyusun makalah ini.
Namun penulis menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh
dari kesempurnaan, baik dari segi penyajian materinya maupun dari segi
bahasanya. Karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif senantiasa
penulis harapkan demi untuk melengkapi dan menyempurnakan makalah ini.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................
DAFTAR ISI ....................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................
A. Latar Belakang ............................................................................
B. Rumusan Masalah
.......................................................................
C. Tujuan Masalah ...........................................................................
BAB II
PEMBAHASAN .................................................................
A. Pengertian ...................................................................................
B.
Pembentukan
Kabinet Natsir.......................................................
C.
Susunan
Kabinet..........................................................................
D.
Program
Kabinet..........................................................................
E.
Pencapaian
Kabinet Natsir...........................................................
F.
Runtuh Dan
Berakhirnya Kekuasaan Kabinet Natsir..................
BAB III PENUTUP .........................................................................
A.
Kesimpulan .................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setelah
Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, keadaan di dalam
negeri belum langsung menjadi stabil. Masih banyak terjadi gejolak dan
riak-riak yang menuntut untuk segera diselesaikan. Para pelaku negara saat itu
dituntut untuk segera bisa mengatasi gejolak dan ketidak stabilan yang ada.
Jika tidak teratasi, maka bisa jadi Indonesia menjadi negara yang terpecah
belah dan hanya menyisakan nama saja. Pada masa setelah mendapatkan kemerdekaan
1945, Indonesia belum bisa langsung mengadakan pemilu. Indonesia baru bisa
menyelenggarakan Pemilu yaitu pada pemilu pertama kali atau Pemilu 1955 yang
merupakan pemilu paling bersejarah dalam perjalanan berbangsa dan bernegara.
B. Rumusan Masalah
1.
Apa Pengertian
Kabinet Natsir ?
2. Bagaicaman Proses Pembentukan Kabinet Natsir
?
3.
Seperti
Apa Susunan Kabinet Natsir ?
4.
Seperti
Apa Program Kabinet Natsir ?
5. Apa Saja Pencapaian Kabinet Natsir ?
6. Bagaimana Runtuh Dan Berakhirnya Kekuasaan
Kabinet Natsir ?
C. Tujuan
1.
Untuk
Mengetahui Apa Pengertian Kabinet Natsir
2. Untuk Mengetahui Bagaicaman Proses Pembentukan
Kabinet Natsir
3.
Untuk
Mengetahui Seperti Apa Susunan Kabinet Natsir
4.
Untuk
Mengetahui Seperti Apa Program Kabinet Natsir
5. Untuk Mengetahui Apa Saja Pencapaian Kabinet
Natsir
6. Untuk Mengetahui Bagaimana Runtuh Dan
Berakhirnya Kekuasaan Kabinet Natsir
BAB II
PEMBAHASAN
G.
Pengertian
Kabinet
Natsir adalah kabinet
pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali
menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak
tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951.
Pada
masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan
masalah keamanan di dalam negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis,
Gerakan APRA, dan GerakanRMS. Perundingan masalah Irian Barat juga
mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal22 Januari 1951, parlemen menyampaikan
mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951,
Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab
lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang
mengusulkan dibubarkannya seluruhDPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi
tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil.
H. Pembentukan
Kabinet Natsir
Kabinet
Natsir sendiri mulai memerintah pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada
tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet yang dibangun atas dasar
koalisi yang beranggotakan inti dari Partai Masyumi. Dalam Kabinet Natsir, PNI
tidak mendapatkan jatah jabatan sama sekali, yang paling banyak adalah dari
orang-orang partai Masyumi meskipun di dalam kabinet terdapat juga orang-orang
non partai. Sebenarnya impian dari Natsir sendiri untuk kabinet nya adalah
kabinet yang nasionalis yang berkoalisi dengan beberapa partai. Namun hal ini
tidak bisa diwujudkan karena terjadi perebutan jabatan antara PNI dan Masyumi.
Sehingga, dengan sendirinya pihak dari partai PNI tidak senang dengan keadaan
seperti ini dan menjadikan sulit merekrut PNI untuk masuk ke dalam Kabinet
Natsir.
Pendapat
yang bersebrangan diantara kedua partai adalah terkait pembagian jatah jabatan
menteri. Natsir berpendapat bahwa partainya mempunyai lebih banyak hak dari
pada partai lainnya. Pendapat tersebut kemudian tidak disetujui oleh PNI,
karena PNI menganggap bahwa semua partai juga memiliki hak yang sama atas
jabatan di Pemerintahan. PNI sendiri dari tuntutannya adalah agar orang-orang
yang menduduki jabatan menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri
pendidikan. Namun kemudian dari hasil perundingan PNI bersedia melepas jabatan
menteri luar negeri dan diisi oleh orang Masyumi dan menteri pendidikan untuk
partai lain. Keinginan PNI mendapatkan jatah menteri dalam negeri kemudian
tidak terlaksana karena pos menteri dalam negeri diisi oleh orang Masyumi. Dan
ini lah yang menimbulkan konflik karena PNI beranggapan bahwa yang dilakukan
ini tidak adil, karena Perdana Menteri sudah berasal dari Masyumi.
Kecaman
demi kecaman terus melanda Kabinet Natsir, bukan saja pihak dari luar partai
Masyumi, namun juga dari dalam negeri. Tekanan tersebut ditujukan kepada
keputusan konggres Desember 1949 yang memutuskan bahwa ketua umum partai
dilarang menjadi menteri. Sebenarnya, maksud dari keputusan ini sendiri adalah
adanya pengkonsolidasian partai yang kemudian diubah oleh Dewan Partai di Bogor
pada tanggal 3 sampai 6 Juni 1960 yang isinya adalah bahwa sistem federal tidak
bisa dipertahankan lagi. Kemudian agar keputusan ini tidak terlalu dilanggar,
maka Natsir yang kala itu sebagai ketua umum Masyumi, dinonaktifkan dari ketua
partai dan kemudian digantikan oleh Jusuf Wibisono.
I.
Susunan Kabinet
No
|
Jabatan
|
Nama Menteri
|
Partai Politik
|
1
|
|||
Non partai
|
|||
2
|
Non partai
|
||
3
|
|||
4
|
Non partai
|
||
5
|
|||
6
|
Faksi Demokratik
|
||
7
|
|||
8
|
|||
9
|
|||
10
|
|||
11
|
|||
12
|
Non partai
|
||
13
|
|||
14
|
|||
15
|
|||
16
|
Non partai
|
||
17
|
J.
Program Kabinet
- Mempersiapkan dan
menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang
singkat.
- Mencapai konsolidasi dan
menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang
bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- Menggiatkan berbagai usaha
untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
- Mengembangkan dan memperkokoh
kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan
perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan
kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
- Membantu pembangunan perumahan
rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia
dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
- Menyempurnakan organisasi
Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya
ke dalam masyarakat.
- Memperjuangkan dan mengusahakan
penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.
K. Pencapaian
Kabinet Natsir
Dalam
menjalankan tugas pemerintahan, pasti sebuah kabinet bisa meraih
pencapaian-pencapaian tertentu. Meski secara keseluruhan mungkin ada yang
menilai gagal, setidaknya tetao ada satu atau dua program atau agenda yang bisa
dilakukan atau mencapai target. Atau setidaknya bisa memperbaiki suatu kondisi
menjadi lebih baik. Begitu halnya dengan Kabinet Natsir, tentu dalam kurun masa
kekuasaannya memiliki pencapaian prestasi dan keberhasilan yang berhasil
didapatkan. Di bawah ini adalah beberapa pencapaian Kabinet Natsir dalam masa
kekuasaannya.
Keberhasilan
yang dicapai Kabinet Natsir yang menonjol diantaranya adalah di bidang ekonomi
yang di situ ada Sumitro Plan yang berhasil mengubah ekonomi yang pada awalnya
adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia juga
berhasil masuk PBB dan terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenai
masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Meski memiliki beberaa keberhasilan,
namun program kerja Kabinet Natsir bukan tanpa kendala atau masalah. Ada
beberapa kendala dan masalah yang harus dihadapi oleh Kabinet Natsir untuk
menjalankan dan mensukseskan program kerjanya.
Pada
program di bidang ekonomi, dalam penerapan Sumitro Plan, tidak bisa berjalan
dengan maksimal. Hal ini karena para pengusaha yang diberikan bantuan banyak
diselewengkan sehingga banyak yang tidak mencapai sasaran. Kemudian upaya
perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Barat mengalami kebuntuan alias
mengalami kegagalan. Selain itu, Kabinet Natsir nampaknya belum bisa terlepas
dari masalah keamanan yang berupa masih adanya pemberontakan yang hampir
menyerang seluruh wilayah Indonesia. Banyak gerakan kedaerahan yang berusaha
melakukan pemberontakan kepada pemerintah, seperti misalnya Gerakan DI/TII,
Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Selain itu, seringnya
mengeluarkan Undang Undang darurat juga menjadi kendala Kabinet Natsir yang
kemudian sering mendapatkan kritik dari oposisi.
L. Runtuh
Dan Berakhirnya Kekuasaan Kabinet Natsir
Pada
akhirnya, kekuasaan Kabinet Natsir ini pun juga mengalami kemunduran yang pada
akhirnya membawa kepada keruntuhan kekuasaan. Ada beberapa penyebab yang
membuat Kabinet Natsir runtuh dan kehilangan kekuasaan. Penyebab utama dari
keruntuhan kabinet Natsir ini adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam
menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak
percaya dari PNI terkait dengan pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD
dan DPRDS. Peraturan pemerintah tersebut dianggap PNI terlalu menguntungkan
Masyumi, dan mosi dari PNI ini pun diterima oleh parlemen sehingga Natsir harus
mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
Selain
mosi tidak percaya dari PNI yang disetujui parlemen, ada mosi tidak percaya
dari parlemen terkait kegagalan Kabinet Natsir dalam perundingan antara
Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat. Tekanan yang bertubi-tubi ini
kemudian sampai pada puncaknya yaitu kejatuhan Kabinet Natsir pada tanggal 21
Maret 1951 dan kemudian Natsir pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden
Soekarno.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kabinet
Natsir adalah
kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat,
dan kembali menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20
Maret 1951.
Program Kabinet
- Mempersiapkan dan menyelenggarakan
Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
- Mencapai konsolidasi dan
menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang
bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- Menggiatkan berbagai usaha
untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
- Mengembangkan dan memperkokoh
kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan
perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan
kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
- Membantu pembangunan perumahan
rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia
dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
- Menyempurnakan organisasi
Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya
ke dalam masyarakat.
- Memperjuangkan dan mengusahakan
penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.
DAFTAR
PUSTAKA
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Natsir
https://sejarahindonesiadahulu.blogspot.com/2016/10/kabinet-natsir-sejarah-pmbentukan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar