Rabu, 31 Oktober 2018

MAKALAH KABINET DJUANDA

MAKALAH
KEBINET DJUANDA


DISUSUN OLEH
NAMA KELOMPOK
1.   
2.   
3.   
4.   
KELAS : XII-IPS 1

MA. AL-IJTIHAD DANGER
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Sembah sujud penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena anugerah dan rahmat-Nya jualah sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dalam penyusunan makalah ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, yang mana telah memakan waktu dan pengorbanan yang tak ternilai dari semua pihak yang memberikan bantuannya, yang secara langsung merupakan suatu dorongan yang positif bagi penulis ketika menghadapi hambatan-hambatan dalam menghimpun bahan materi untuk menyusun makalah ini.
Namun penulis menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyajian materinya maupun dari segi bahasanya. Karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan demi untuk melengkapi dan menyempurnakan makalah ini.






















DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................
DAFTAR ISI ....................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ................................................................
A.      Latar Belakang ............................................................................
B.       Rumusan Masalah .......................................................................
C.       Tujuan Masalah ...........................................................................
BAB II PEMBAHASAN .................................................................
A.       Pengertian Kabinet Djuanda........................................................
B.        Pembentukan Kabinet Djuanda...................................................
C.        Susunan Kabinet Djuanda...........................................................
D.       Program Kabinet Djuanda...........................................................
E.        Keberhasilan Dan Kendala Kabinet Djuanda (Kabinet Karya)...
F.         Akhir Kekuasaan Kabinet Djuanda.............................................
BAB III PENUTUP .........................................................................
G.    Kesimpulan .................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................
















BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Tahun 1955 – 1957, kondisi bangsa menuju perpecahan yang diakibatkan oleh polarisasi yang dilakukan partai-partai dalam pembagian Jawa-Luar Jawa. Pada saat itu terjadi sentimen-sentimen antar kesukuan dan kedaerahan yang semakin jelas akibat dorongan perbedaan-perbedaan daerah yang diungkap pada Pemilu 1955. Kala itu suku Sunda menyatakan kejengkelannya kepada orang Jawa, karena menguasai bidang pemerintahan. Sementara itu, masyarakat luar pulau Jawa pun merasa pemerintah di Jakarta lalai dalam menjalankan tugasnya, karena masyarakat luar Jawa mulai frustasi dengan nilai mata uang rupiah yang semakin tinggi.  
B.     Rumusan Masalah
1.      Apa Pengertian Kabinet Djuanda ?
2.      Bagaimaana Proses Pembentukan Kabinet Djuanda ?
3.      Seperti Apa Susunan Kabinet Djuanda ?
4.      Apa Saja Program Kabinet Djuanda ?
5.      Apa Bentuk Keberhasilan Dan Kendala Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) ?
6.      Bagaimana Akhir Kekuasaan Kabinet Djuanda ?
C.    Tujuan
1.      Untuk Mengetahui Apa Pengertian Kabinet Djuanda
2.      Untuk Mengetahui Bagaimaana Proses Pembentukan Kabinet Djuanda
3.      Untuk Mengetahui Seperti Apa Susunan Kabinet Djuanda
4.      Untuk Mengetahui Apa Saja Program Kabinet Djuanda
5.      Untuk Mengetahui Apa Bentuk Keberhasilan Dan Kendala Kabinet Djuanda (Kabinet Karya)
6.      Untuk Mengetahui Bagaimana Akhir Kekuasaan Kabinet Djuanda







BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda, disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada periode 9 April 195710 Juli 1959.
B.     Pembentukan Kabinet Djuanda
Setelah kemerdekaan yang didapatkan pada 1945, keadaan Indonesia belum serta merta menjadi baik dan stabil. Masih banyak kekurangan di sana-sini yang perlu diperbaiki dan sangat mendesak untuk segera dicarikan solusi. Kondisi politik tanah air masih sangat goyah dan belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang stabil. Sebelum dilakukan Pemilu 1955 yang notabene merupakan Pemilihan Umum pertama Indonesia, terjadi beberapa kali pergantian Kabinet. Ada beberapa kabinet dan tentu saja masing-masing kabinet tersebut memiliki beberapa program yang menjadi prioritas utama.
Kabinet Djuanda sendiri dibentuk setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo 2 turun (di lain post akan kami sampaikan mengenai Kabinet Ali Sastroamijoyo 2). Kabinet yang berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda ini dikenal dengan nama Kabinet Karya. Pembentukan Kabinet Djuanda ini diniatkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kondisi kacau balau yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia. Personal yang diambil untuk mengisi pos di dalam Kabinet Djuanda ini pun juga disesuaikan dengan keahlian dari masing-masing personal pada bidangnya.
Kabinet Djuanda terbilang memiliki program-program kerja yang sangat bagus untuk kemajuan bernegara dan berkebangsaan. Namun pada saat itu ternyata program yang baik saja belum cukup untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Ada banyak kekacauan yang timbul sehingga berbagai program kerja kabinet Djuanda tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kabinet Djuanda ini bisa dibilang merupakan Kbinet yang paling lama memerintah meski di tengah berbagai kemelut dan tekanan baik dari luar maupun dari dalam kabinet sendiri.
Kabinet Djuanda ini bisa bertahan lama karena Juanda sendiri sudah berpengalaman karena ia pernah menjadi seorang menteri, selain itu Djuanda juga merupakan sosok yang jujur dan memiliki banyak ide brilian untuk kemajuan bangsa dan negara. Selain dari Djuanda sendiri, masing-masing personil di dalam Kabinet juga merupakan orang-orang pilihan yang benar-benar memiliki keahlian dibidangnya. Bebagai faktor pendukung inlah yang kemudian membuat Kabinet Djuanda ini bisa bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan Kabinet yang lain.
C.    Susunan Kabinet Djuanda
No
Jabatan
Nama Menteri
1
2
3
4
Djuanda
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A.M. Hanafi
(sampai dengan 
25 Juni1958)[7]
21
22
F.L. Tobing
(sampai dengan 
25 Juni1958)[8]
23
Suprajogi
(Urusan Stabilitasi Ekonomi)
(sejak 
25 Juni 1958)
Muhammad Wahib Wahab
(Urusan Kerjasama Sipil-Militer)
(sejak 
25 Juni 1958)
Dr. F.L. Tobing
(Urusan Transmigrasi)
(sejak 
25 Juni 1958)


D.    Program Kabinet Djuanda
a)      Membentuk Dewan Nasional.
b)      Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
c)      Melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar.
d)     Memperjuangkan Irian Barat.
e)      Mempercepat pembangunan.
E.     Keberhasilan Dan Kendala Kabinet Djuanda (Kabinet Karya)
Keberhasilan yang paling mencolok dari Kabinet Djuanda ini tentu saja adalah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta. Pemberontakan itu berhasil diredam oleh TNI. Selain berhasil menumpas pemberontakan, Kabinet Djuanda juga dinilai berhasil dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan di Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia.
Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Kabinet Djuanda bukannya tanpa kendala. Ada beragam kendala yang menyebabken program kerja Kabinet Djuanda tidak berjalan dengan maksimal. Kendala yang sering menjadi masalah adalah pada pendanaan. Hal ini dikarenakan pos-pos pengeluaran yang sangat besar terutama pada biaya untuk menumpas pemberontakan PPRI Permesta. Selain biaya sangat besar untuk pemberontakan, pendapatan juga berkurang karena adanya barter dan penyelundupan. Defisit negara yang besar sehingga menimbulkan inflasi juga menjadi kendala dalam pendanaan. Terakhir adalah bahwa disiplin ekonomi pada masyarakat masih sangat kurang.
Meski program kerja dari Kabinet Djuanda ini belum semuanya berhasil dijalankan, namun ada banyak jasa kabinet Djuanda untuk bangsa dan negara. Ada banyak yang sudah diselesaikan seperti UU Keadaan Bahaya menggantikan SOB, UU wajib militer, Veteran Pejuang Republik Indonesia (VPRI), UU Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Perang dengan Jepang, UU Penanaman Modal Asing, UU Pembatalan Hak Penambangan, UU Dewan Perancang Nasional, UU Pembangunan Lima Tahun, UU Perkumpulan Koperasi, UU Bank Tani dan Nelayan dan masih banyak lagi yang lainnya.
F.     Akhir Kekuasaan Kabinet Djuanda
Meski sudah mampu mencapai beberapa keberhasilan, namun pada perjalanannya Kabinet Djuanda pada akhirnya berakhir juga. Sebenarnya pada saat itu konflik di tingkat pimpinan pusat sudah bisa lepas dan terhindar dari krisis yang mengarah kepada perpecahan bangsa. Namun ternyata selepas dari konflik kepentingan di tingkat pusat, masalah yang tak kalah berat harus dihadapi oleh Kabinet Djuanda, yaitu terjadinya pertentangan ideologi dan politik yang terjadi di dalam konstituante. Dan tidak main-main, pertentangan dan konflik ini semakin berbahay karena menjalar ke tingkat tataran masyarakat yang kemudian menambah terjadinya ketegangan-ketegangan.
Kala itu wakil-wakil rakyat yang bersidang pada 10 November 1956 sampai Januari 1959, mengalami masalah yang sangat besar terkait dengan hal yang sangat prinsip yaitu ideologi negara. Konflik ini cukup menyita energi seluruh elemen yang ada di Indonesia, mulai dari konstituante, pers dan juga masyarakat secara luas. Bahkan pertentangan ini terjadi selama dua setengah tahun. Kemudian Bung Karno muncul dengan membawa konsepnya yang kemudian disusul dengan gagasan Demokrasi terpimpin. Namun kemudian masalah belum bisa diselesaikan karena ada kebingungan dengan cara apa yang akan digunakan untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin.
Singkat cerita, setelah mempelajari secara sungguh-sungguh dan mendalam, PM Djuanda kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Demokrasi Terpimpin harus dilaksanakan dalam rangka untuk kembali pada UUD 1945. Ide ini kemudian disetujui oleh Presiden dan kemudian diajukan kepada Dewan Menteri pada tanggal 19 Februari 1959. Untuk merealisasikan gagasan yang telah disampaikan tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan diumumkannya Dekrit Presiden, maka Indonesia kembali kepada UUD 1945 sedangkan UUDS sudah tidak berlaku lagi.
Perubahan ini jelas sangat memberikan pengaruh yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang selama ini menggunakan Parlementer, diganti dengan sistem presidensil. Sehingga dengan otomatis ketika menggunakan sistem presidensil, maka Presiden memiliki peran sebagai kepala Pemerintahan dan sekaligus juga sebagai kepala negara. Dan tentunya keberadaan Perdana Menteri sudah tidak diperlukan lagi. Maka selanjutnya Djuanda dan Kebinetnya mengembalikan mandat kepada Presiden sehingga Kabinet Djuanda pun berakhir.






BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Kabinet Djuanda, disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada periode 9 April 195710 Juli 1959.
Setelah kemerdekaan yang didapatkan pada 1945, keadaan Indonesia belum serta merta menjadi baik dan stabil. Masih banyak kekurangan di sana-sini yang perlu diperbaiki dan sangat mendesak untuk segera dicarikan solusi. Kondisi politik tanah air masih sangat goyah dan belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang stabil. Sebelum dilakukan Pemilu 1955 yang notabene merupakan Pemilihan Umum pertama Indonesia, terjadi beberapa kali pergantian Kabinet. Ada beberapa kabinet dan tentu saja masing-masing kabinet tersebut memiliki beberapa program yang menjadi prioritas utama
Program Kabinet Djuanda
a.       Membentuk Dewan Nasional.
b.      Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
c.       Melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar.
d.      Memperjuangkan Irian Barat.
e.       Mempercepat pembangunan.















DAFTAR  PUSTAKA

https://sejarahindonesiadahulu.blogspot.com/2016/10/kabinet-djuanda-sejarah-pembentukan-dan.html
https://blog.ruangguru.com/proses-terbentuknya-kabinet-djuanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Djuanda


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA SEBAGAI PROSES PENGUATAN MENTAL ANTI KORUPSI

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah tentang korupsi. Di China, Hong Kong dan T...