KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis
dapat menyelesaikan makalah tugas Sosiologi ini dengan baik dan selesai tepat
pada waktunya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang
telah membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga makalah ini dapat
terselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya, makalah ini masih jauh dalam
kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun
sangat diharapkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada supaya tidak
terulang kembali.
Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum
Wr. Wb
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Maksud dan Tujuan
BAB II. PEMBAHASAN
A. Definisi
Kemiskinan
B. Indikator-Indikator
Kemiskinan
C. Faktor-Faktor
Penyebab Kemiskinan
D. Perkembangan
Tingkat Kemiskinan di Indonesia
E. Tantangan
Kemiskinan di Indonesia
F. Kebijakan
dan Program Penuntasan Kemiskinan
BAB III. PENUTUP
3.1
Kesimpulan
3.2
Saran
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Keadaan Perekonomian dewasa
ini sangat memprihatinkan. Yang kita ketahui khususnya di Indonesia kini
terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut mengenai kehidupan
bermasyarakat, antara lain masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah
lingkungan hidup, dll. Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya
keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Khususnya
masyarakat menengah kebawah. Hingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari
persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini.
Pada kesempatan ini penulis
mencoba memaparkan secara global kemiskinan negara-negara di dunia, yaitu
negara-negara berkembang yang nota-benenya ada di belahan benua Asia. Kemudian
juga pemaparan secara spesifik mengenai kemiskinan di Negara Indonesia. Adapun
yang dimaksudkan Negara berkembang adalah Negara yang memiliki standar
pendapatan rendah dengan infrastruktur yang relatif terbelakang dan minimnya
indeks perkembangan manusia dengan norma secara global. Dalam hal ini
kemiskinan tersebut meliputi sebagian Negara-negara Timur-Tengah, Asia selatan,
Asia tenggara dan Negara-negara pinggiran benua Asia.
1.2 Rumusan Masalah
Dari permasalahan kemiskinan
yang terjadi, penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :
1. Apa definisi dari kemiskinan?
2. Apa indikator terjadinya
kemiskinan?
3. Faktor apa saja yang menjadi
penyebab kemiskinan?
4. Bagaimanakah tingkat perkembangan
kemiskinan di Indonesia?
5. Apa tantangan dalam menghadapi
kemiskinan di Indonesia?
6. Kebijakan dan Program Penuntasan
Kemiskinan di Indonesia?
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan
dibuatnya makalah ini, yaitu sebagai berikut :
1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat
Indonesia yang mampu dalam hal materi agar ikut berperan serta untuk
mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
2. Memberikan informasi kepada
masyarakat Indonesia untuk menghadapi kemiskinan yang merupakan tantangan
global dunia ketiga.
3. Untuk mengetahui sejauh mana upaya
pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
4. Makalah ini diharapkan dapat
menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dan upaya
penyelesaian kemiskinan di Indonesia.
5. Penulisan makalah ini disusun
sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur dari mata pelajaran Sosiologi.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinan
Dalam kamus ilmiah populer,
kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi
kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat
miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat
dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana
kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara
pekerja dan upah yang diperoleh.
Kemiskinan juga dapat
diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba
kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat
menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan
lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Seiring perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada
kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian
yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal,
pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena
minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri
maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan
ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah
ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah
sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti
definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.
Kemiskinan dapat dibedakan
menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan
kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil
pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis
kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang
miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok
masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun
ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
B. Indikator-Indikator Kemiskinan
Untuk menuju solusi
kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator
kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip
dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut :
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap
kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan
transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan
(karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang
bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya
manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan
sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan
kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha
karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan
ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah
tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
C. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Ada dua kondisi yang
menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan
buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas,
penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan
diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan
ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya
untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu
gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan
ketimbang dari pemerataan.
Di bawah ini beberapa
penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim, yang antara lain
adalah:
1. Merosotnya standar perkembangan
pendapatan per-kapita secara global.
Yang penting digaris bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita
bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau
produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik.
Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan
per-kapita akan turun beriringan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi
kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:
·
Naiknya standar perkembangan suatu
daerah.
·
Politik ekonomi yang tidak sehat.
·
Faktor-faktor luar negeri,
diantaranya:
1)
Rusaknya syarat-syarat perdagangan
2)
Beban hutang
3)
Kurangnya bantuan luar negeri, dan
4)
Perang
2. Menurunnya etos kerja dan
produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgent dalam pengaruhnya terhadap
kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas
masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan
kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal
3. Biaya kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari
tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan
adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh
karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan
banyaknya pengangguran.
4. Pembagian subsidi in come
pemerintah yang kurang merata.
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan
keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber
pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak
negara.
Selain itu, ada juga penyebab utama lain dari timbulnya kemiskinan ini,
diantaranya :
§ Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
§ Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan,
pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan
§ Kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha
§ Kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai
dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang
§ Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam
§ Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya
tanggungan keluarga.
§ Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan
inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan
rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.
D. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di
Indonesia
Laporan Bank Pembangunan Asia
(ADB) menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir keadaan kemiskinan di
Indonesia semakin memburuk. Hal ini diduga karena pesatnya pertumbuhan penduduk
yang tidak seimbang dengan meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) dan atau
disebabkan semakin luasnya kesenjangan social.
Hingga kini kemiskinan
merupakan problematika kemanusiaan yang menjadi isu sentral di Indonesia. Lebih
dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per
hari. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja
jika digabungkan. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di
Indonesia.
Kemiskinan menjadi alasan rendahnya Human Development Index
(Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia. Secara menyeluruh, kualitas manusia
Indonesia relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan kualitas manusia di
negara-negara lain di dunia. United Nations Development Programme (UNDP)
menempatkan HDI Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara pada tahun 2011. Di
tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30 juta orang,
sebesar 37% dari jumlah tersebut berada di daerah perkotaan dan 63% di daerah
pedesaan.
Kemiskinan menyebabkan jutaan
rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas, membuat
anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai
kesehatan, kurangnya kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, minimnya akses
ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial, serta
menguatnya arus urbanisasi ke kota.
E. Tantangan Kemiskinan di
Indonesia
Masalah kemiskinan di
Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia
(SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun
kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692.
yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di
antara negara-negara ASEAN. Sementara, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178. masih lebih tinggi dari Filipina
dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih
besar dibanding negara ASEAN lainnya.
Tantangan lainnya adalah
kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif
lebih tinggi dibanding perkotaan. Data Susenas (National Social Ekonomi Survey)
2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk
miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain itu juga
tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan
yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka
pembangunan gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks
pemberdayaan Gender(Gender Empowerment Measurement,GEM).
Tantangan selanjutnya adalah
otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk
mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika
meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan
kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita
akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama
dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika
pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini
sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta
bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.
F. Kebijakan dan Program Penuntasan
Kemiskinan
1) Penanganan Masalah Kurang Gizi dan
Kekurangan Pangan
Penanganan masalah kurang gizi dan kekurangan pangan meliputi:
·
Perbaikan gizi masyarakat dengan
kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya
pada rumah tangga miskin.
·
Peningkatan ketahanan pangan dengan
kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.
2) Perluasan Kesempatan Masyarakat
Miskin Atas Pendidikan
Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan meliputi kegiatan
prioritas sebagai berikut :
·
Penyediaan bantuan operasional
sekolah untuk SD, SMP, Pesantren Salafiyah, dan satuan pendidikan non Islam
setara SD dan SMP.
·
Beasiswa siswa miskin jenjang SMA.
·
Pengembangan pendidikan untuk dapat
membaca.
3) Perluasan kesempatan masyarakat
miskin atas kesehatan
Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan meliputi kegiatan
prioritas sebagai berikut :
·
Pelayanan kesehatan penduduk miskin
di Puskesmas
·
Peningkatan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal,
dan kepulauan.
·
Peningkatan pelayanan kesehatan
rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah,
pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan ke gawat darurat.
·
Pelatihan teknis bidan dan tenaga
kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada kelahiran.
4) Perluasan Kesempatan Berusaha
Perluasan kesempatan berusaha meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha
bagi masyarakat miskin dengan kegiatan pokok:
·
Percepatan pelaksanaan pendaftaran
tanah rumah tangga miskin.
·
Penasehat penataan hak kepemilikan
dan sertifikasi lahan petani.
·
Penyediaan sarana dan prasarana
untuk usaha.
·
Pelatihan ketrampilan untuk
menjalankan usaha.
·
Peningkatan pelayanan koperasi
sebagai modal usaha
Upaya penanggulangan
kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan
sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan
merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan
dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta
digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunan tahunan.
Sebagai wujud gerakan bersama
dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi
Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses
partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia.
Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite
penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di
daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.
Adapun langkah jangka pendek
yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
· Mengurangi kesenjangan antar daerah
dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar
terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan,
jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana
kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana
Alokasi Khusus (DAK).
· Perluasan kesempatan kerja dan
berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan
keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
· Khusus untuk pemenuhan sarana hak
dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis
sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang
kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di
puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.
Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi
kemiskinan di Indonesia :
Contoh dari upaya kemiskinan
adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung
Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah
gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang
kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan.
Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan
kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan,
ataupun haluan politik.
Oleh karena sumbangan dari
para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan
kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan
targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/
Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang
dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan
“Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang,
perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah
dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap
kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam
artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka
kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan
hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa
penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan
masyarakat.
3.2 Saran
Adapun saran yang dapat
penulis sampaikan adalah:
1. Pemerintah sebaiknya menjalankan
program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi
masalah kemiskinan di Indonesia
2. Sebagai warga negara Indonesia
yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh
demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.
3. Marilah kita tingkatkan kepedulian
dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami
kemiskinan.
MAKALAH
KEMISKINAN
OLEH
:
NAMA KELOMPOK :
1.
LAELA
SAPIRA
2.
SYAROLINA
KELAS : XI IPS-4
SMAN 1 MASBAGIK
TP.
2016/2017
Tidak ada komentar:
Posting Komentar